KMM STKS BANDUNG

Syiar dan Media Dakwah Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

ISLAM DALAM RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN(Artikel II) March 12, 2010

Filed under: Perspektif Islam — kmmstks @ 1:31 am
Tags: , , , , , , ,

Oleh : Anonim

Panggilan untuk menegakkan kembali sistem khilafah terus bergema setiap hari dan semakin kuat. Masa depan negara khilafah akan banyak berhadapan dengan masalah yang diwariskan dari masa sekarang seperti korupsi dan sistem yang zalim (tirani) di dunia Islam. Salah satu masalah tersebut adalah masalah kemiskinan yang menyelimuti sebagian besar dunia Islam. Dalam tulisan ini, Pakistan akan diangkat sebagai contoh kasus.

Sekarang ini 33% penduduk Pakistan berada di bawah garis kemiskinan. Meskipun kemiskinan terus meluas dan berkembang, berbagai macam peristiwa dan permasalahan seperti Afghanistan, uji coba senjata nuklir dan Kasmir, rezim Musharraf tetap dibayangi oleh masalah kemiskinan.

Sebab-sebab Keadaan Ekonomi yang Mengerikan di Pakistan

Banyak sebab terjadinya permasalahan ekonomi yang sangat mengkhawatirkan di Pakistan dan dunia Islam pada umumnya. Antara lain :

a) Korupsi

Tahun lalu Bank Dunia melaporkan tentang mismanagemen pengelolaan sumber-sumber penghasilan, administrasi negara yang buruk, yang keduanya menyebabkan korupsi hadir dalam perekonomian Pakistan. Sebelumnya, pemerintahan Bhutto dan Sharrif dituduh menilep $ 2 milyar dan itu justru merupakan bagian dari $ 30 milyar yang hilang atau diselundupkan ke luar negeri selama periode pemerintahan demokratis Pakistan (The Atlantic Monthly, Sep. 2000). Bank Dunia dilaporkan gagal mengurangi kemiskinan dengan prinsip peningkatan pendapatan perkapita. Kemiskinan di Pakistan meningkat dari 22% menjadi 32% dalam dekade terakhir ini meskipun pendapatan perkapita negeri tersebut meningkat dari $ 410 pada tahun 1990 menjadi $ 495 tahun ini.

b) Beban utang luar negeri

Meskipun pemerintahan sebelumnya memfokuskan perhatiannya pada masalah ekonomi dan banyak mendapatkan asistensi dari badan-badan luar negeri, pandangan terhadap ekonomi negeri ini tetap suram ; ekonomi Pakistan masih suram dan menyandarkan diri pada para kreditor internasional untuk memasukkan mata uang kuat seperti dollar Amerika. Pemerintah Pakistan sekarang menghadapi beban utang luar negeri sebesar $ 32 milyar dan dalam waktu dekat menyelesaikan rescheduling (penjawalan kembali) dengan para anggota Paris Club dan kreditor bilateral lainnya.

Selanjutnya pinjaman luar negeri dan hibah tersebut menyumbangkan sekitar 25% penerimaan pemerintah, tetapi beban utang luar negeri yang harus dibayar hampir mencapai 50% pengeluaran pemerintah (sekitar Rs 180 milyar / $ 3 milyar). Sementara itu, IMF tetap bungkam akan pembayaran ke depan dari $ 1,56 milyar dari paket bailout yang dilakukan pada tahun 1999, dan institusi keuangan internasional lainnya menilai perlunya reformasi fiskal Pakistan.

c) Pengeluaran militer yang terlalu berlebihan

Selanjutnya ekonomi pemerintah berjalan jauh dari masalah esensial seperti kesehatan dan pendidikan menuju kepada militer yang tidak menghasilkan dan tak terpakai, dan jarang bertempur serta kemungkinan kecil untuk terjadi pertempuran yang sebenarnya, sehingga tentu saja keadaan ini tidak membantu penyelesaian masalah ekonomi. Pada tahun 2000, pemerintah Musharraf meningkatkan belanja militer setelah memberi harapan untuk menguranginya. Pada tahun 1994 belanja militer 240% lebih tinggi dari gabungan pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran pendidikan tetap yang terendah di negara-negara di dunia.

d) Menekan produktivitas pertanian dan industri

Produktivitas dilumpuhkan dengan kebijakan pajak (tax) dan skema pembayaran kembali pinjaman tunai pada masa panen yang meningkat setelah puso karena datangnya musim hujan. Juga tahun lalu skema pajak penjualan umum (General – Sales – Taxes) memasukkan input-input pertanian yang sangat penting seperti pupuk sehingga menambah biaya pokok pertanian. Faktor lainnya banyak rintangan yang muncul dari sistem pertanahan feodal dan praktik korupsi yang sudah menjadi kelaziman.

e) Pemborosan dana besar-besaran dan proyek-proyek yang tidak bermanfaat

Terdapat banyak contoh proyek-proyek termasuk gedung perkantoran pemerintah yang baru yang ternyata bohong dan kosong.

Realitas kemiskinan di Pakistan merupakan satu bentuk gambaran kemiskinan yang melanda dunia Islam. Berikut ini ringkasan garis besar bagaimana negara khilafah memecahkan permasalahan kemiskinan :

Produksi vs Distribusi

Pandangan Islam tentang permasalahan ekonomi secara radikal sangat berbeda dengan pandangan Kapitalisme. Kalangan elit dan para ekonom di Pakistan dan dunia Islam melihat permasalahan ekonomi sama dengan apa yang dipandang oleh negara-negara Barat. Mereka percaya dengan teori tricle down effect (efek menetas ke bawah), maksudnya permasalahan ekonomi adalah tidak terbatasnya keinginan dan terbatasnya sumber daya yang diperlukan dan dalam menghubungkan gap di antara dua hal tersebut maka perekonomian harus difokuskan pada upaya peningkatan produksi. Produksi adalah kunci atas masalah tersebut bagi Barat dan ini juga alasan mengapa mereka mau membayar banyak untuk perhatiannya terhadap statistik pendapatan nasional seperti GDP (gross domestic product) dan GNP (gross national product).

Dalam pandangan Islam permasalahan ekonomi terletak pada masalah distribusi kekayaan. Sebenarnya terdapat sumber-sumber yang cukup di dunia untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi 6 milyar penduduk dunia. Masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan dengan produksi yang lebih tinggi dan lebih besar kecuali dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu dan mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya.

Inilah pandangan khas tentang permasalahan ekonomi dalam kebijakan ekonomi negara khilafah. Dengan ini banyak jalan bagi sistem ekonomi Islam untuk melapangkan jalan distribusi kekayaan, seperti :

1. Menjamin Kebutuhan Pokok dan Kegiatan Swasta dan Publik

Hukum Syariah menetapkan pemenuhan semua kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan perumahan secara sempurna bagi setiap warga negara Islam. Hal tersebut akan tercapai dengan kewajiban bekerja bagi setiap laki-laki yang mampu, jadi ini juga usaha pencapaian kebutuhan pokok bagi dirinya sendiri dan keluarga yang ditanggungnya.

Allah swt. Berfirman :

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan…” (Q.S Al-Mulk : 15)

Banyak hadis yang mendorong kita untuk memperoleh penghasilan. Dalam satu riwayat, Nabi saw. pernah mencium tangan Sa’ad bin Mu’adz ra, tatkala beliau melihat bekas-bekas kerja pada tangan Mu’adz, beliau berkata : (ini adalah) dua tangan yang dicintai Allah Ta’ala. Nabi saw. bersabda : Tidak seorangpun di antara kamu, makan suatu makanan, lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri.

Islam mewajibkan anak-anak dan ahli waris untuk menghidupi kedua orang tuanya yang tidak mampu lagi bekerja, dan mewajibkan Baitul Mal untuk membiayai kehidupan mereka jika tidak ada seorang pun yang dapat membantunya. Di Pakistan sekarang ini banyak pihak memberikan bantuan untuk orang-orang miskin yang tidak berasal dari negara tetapi karena dorongan ajaran Islam.

Ketika nilai-nilai Islam dimasukkan ke dalam sistem sosial maka masyarakat akan datang untuk memberikan bantuan dan pertolongan terhadap keluarga anda. Jika keluarga tidak cukup memberikan bantuan bagi individu dan jika individu tidak mampu memperoleh pendapatan yang cukup meskipun sudah bekerja, maka negara akan memberikan bantuan padanya agar terpenuhi seluruh kebutuhannya. Masalah ini akan diselesaikan melalui langkah-langkah berikut :

– Jika seseorang tidak mampu untuk memperoleh penghasilan yang disebabkan karena cacat baik fisik maupun mental, negara memberikan kepadanya uang dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhannya. Kebijakan ekonomi Islam ditujukan kepada terpenuhinya kebutuhan asasi setiap individu.

– Jika seseorang mampu bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan maka negara dapat memberikan atau mencarikan pekerjaan setelah mereview kecakapan yang dimilikinya melalui proses interview pada suatu kantor perusahaan swasta-publik di Karachi, Lahore atau di manapun tempat kediamannya. Interview akan dilakukan oleh pejabat administrasi Khilafah dengan tujuan menentukan skill, pengalaman dan kompetensi warga negara. Setelah warga negara dinilai oleh pejabat yang bertanggungjawab untuk memutuskan di antara dua kemungkinan, yaitu : 1) Memperkerjakan individu tersebut pada salah satu industri yang dimiliki negara dan sektor publik seperti gas, minyak, transportasi, sektor administrasi, dan lain-lainnya. Penyedian lapangan kerja bagi angkatan kerja dalam sektor publik dan mengijinkan para individu untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. 2) Mengajaknya masuk ke perkongsian individu seperti badan usaha dalam bentuk mudharabah. Hal ini merupakan cara pemerintah menginvestasikan modal dan mengangkat individu bekerja dan berbagi keuntungan. Misalnya, jika negara menginvestasikan modal untuk membeli peralatan pertanian untuk seseorang yang ahli dalam bidang ini dan memiliki lahan. Pemerintah dan individu melakukan bagi hasil. Kemungkinan lainnya, jika seseorang memiliki skill di bidang IT (teknologi informasi) negara memberikan bantuan untuk memulai sebuah bisnis baru sebagai kontraktor yang independen, atau membuka toko komputer dan jasa sofware. Negara dapat menggalakkan bisnis pada sektor-sektor khusus, juga investasi terhadap perusahaan-perusahaan untuk mematahkan hukum tentang hak cipta dan paten internasional dan menjual obat murah di pasar internasional. India baru-baru ini diberitakan menjual obat-obat murah ke Afrika Selatan. Hasilnya, perusahaan multinasional farmasi mengadukan pemerintah Afrika Selatan ke pengadilan. Banyak orang dari Inggris Raya dan Eropa pergi negara-negara dunia ketiga untuk mendapatkan obat dengan harga murah. Di Inggris biaya obat bisa mencapai £ 9000 sedangkan di India hanya £ 600.

– Melalui jalan di atas negara mencapai dua tujuan : pertama, terpecahkannya masalah kekurangan pemenuhan kebutuhan pokok individu, dan kedua, bagi hasil (profit sharing) akan menjadi sumber penerimaan negara yang tentu saja meningkatkan penerimaan Baitul Mal.

– Saat seseorang keluar dari pekerjaannya dan tidak memiliki pendapatan yang cukup sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, maka dalam hal ini negara akan menyediakan kebutuhan keuangannya dari Baitul Mal. Seorang pejabat negara perlu melakukan peninjauan terhadap keadaan setiap individu yang sebenarnya dan memberikan keperluan yang jumlahnya sama dengan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kebijakan yang diambil dalam memberikan bantuan berbeda antara yang mempunyai keluarga besar dengan yang masih bujangan.

– Negara tidak cukup hanya dengan kebijakan tersebut tetapi juga membantu individu memenuhi kebutuhannya dalam jangka panjang.

Khilafah bukanlah Seorang Pengusaha, Tetapi Pengatur dan Pemelihara Urusan Umat

Negara harus mulai membuat proyek-proyek dengan cepat untuk memecahkan masalah utama dari kemiskinan. Kota-kota besar seperti Karachi sekitar 25% penduduknya tinggal di pemukiman liar/kumuh. Selagi ada 200 flat kosong yang baru-baru ini dibangun, pemerintah harus meluncurkan skema yang mendorong pemilik flat menyewakannya kepada orang-orang miskin dan pemerintah harus membayar sewa tersebut sebagian atau sepenuhnya tergantung kepada keadaan orang-orang tersebut. Prioritas harus diberikan kepada para penghuni pemukiman liar dan daerah kumuh.

2. Investasi

Riba (usury) dalam Islam adalah haram dan menimbun kekayaan juga dilarang sehingga tidak ada motivasi masyarakat untuk melakukannya. Di Pakistan terjadi penimbunan kekayaan secara massal di mana banyak orang yang menyimpan kekayaannya pada sistem perbankan ribawi untuk mendapatkan bunga dan akibat tindakan tersebut menghasilkan kerugian besar dalam kegiatan ekonomi dan mencegah terjadinya perputaran kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Banyak dari orang-orang kaya di Pakistan menyimpan uang pada bank-bank Barat di Eropa dan Amerika.

Di dalam khilafah tidak akan ada motivasi menabung selain sebagai upaya untuk membeli barang atau memperoleh jasa. Ini berarti masyarakat membelanjakan uang mereka untuk membeli barang dan jasa atau mereka menginvestasikannya (mengembangkan harta). Hukum Islam membolehkan investasi dan mendirikan perusahaan dalam lima jenis, yaitu al-‘inan, al-abdan, al-mudharabah, al-wujooh dan al-mufawadha. Dari sini kita dapat melihat bahwa peningkatan kegiatan ekonomi akan terjadi secara alami di bawah sistem khilafah.

Hukum syari’ah yang berkenaan dengan tanah yang tidak dimanfaatkan atau lahan tidur juga memotivasi para pemilik tanah untuk memanfaatkannya secara produktif. Jika ada sisa tanah yang menganggur selama lebih dari tiga tahun maka negara berhak untuk mengambil dan menggunakannya atau mendistribusikan kepada orang lain. Di Pakistan terdapat banyak lahan tidur. Di bawah sistem khilafah lahan tersebut akan digunakan untuk memperluas lahan pertanian dan industri lainnya seperti seperti perumahan dan bangunan.

3. Penerimaan Baitul Mal

Kewajiban negara dalam menyediakan pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyat dan memperbolehkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya memerlukan modal yang besar untuk dibelanjakan dan diinvestasikan. Berikut sumber-sumber penerimaan negara :

a) Pajak

Salah satu persoalan yang paling utama sebagai cara praktis untuk memperbaharui Pakistan adalah implimentasi secara menyeluruh sistem pajak Islam yang akan akan menghasilkan banyak penerimaan. Suatu perkiraan konservatif tentang zakat yang dikumpulkan di Pakistan sekarang ini mencapai lebih dari $ milyar atau setara lebih dari Rs 1 trilyun. Pajak lainnya seperti kharaj atas lahan pertanian akan menaikkan penerimaan sekitar $ 1 milyar. Sistem pajak Islam tidak sama dengan sistem yang terdapat dalam Kapitalisme. Pajak Islam terhadap individu diberlakukan atas kekayaannya bukan atas pendapatannya.

Zakat

Harta zakat dikumpulkan dalam suatu tempat khusus di Baitul Mal dan tidak dibelanjakan kecuali terhadap delapan golongan yang disebutkan dalam al-Qur’an. Tidak satupun dari uang zakat dibelanjakan untuk urusan khilafah. Khalifah diijinkan untuk membelanjakan harta zakat berdasarkan ijtihad-nya, memilih dari delapan katagori tersebut. Ia diberikan hak untuk memberikannya kepada satu, dua atau seluruh orang yang masuk delapan golongan.

Allah swt. Menyebutkan delapan golongan tersebu dalam al-Quran :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (TQS. at-Taubah : 60)

Jizyah

Jizyah merupakan hak Allah swt yang memungkinkan bagi kaum muslimin mengambilnya dari orang-orang kafir sebagai ketundukan mereka terhadap hukum Islam. Jizyah merupakan harta milik negara yang dapat dibelanjakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan pokok secara menyeluruh. Jizyah hanya dikumpulkan setiap tahun. Tidak ada ketentuan hukum Islam yang menetapkan berapa jumlah jizyah dan masalah ini merupakan wewenang khilafah dengan ijtihad yang dilakukannya, tetapi tidak lebih dari kemampuan orang-orang kafir.

Kharaj

Kharaj adalah hak Allah yang memungkinkan bagi kaum muslimin untuk mengambilnya dari orang-orang kafir. Kharaj merupakan hak yang dibebankan atas tanah yang ditaklukan dari orang-orang kafir melalui peperangan atau perjanjian damai. Dengan ketentuan bahwa perjanjian damai itu menetapkan tanah tersebut menjadi milik kaum muslimin dan mereka dibiarkan untuk bertani di atasnya dengan membayar kharaj kepada negara. Kharaj tetap diberlakukan sampai kapanpun meskipun orang-orang kafir tersebut masuk Islam. Seluruh tanah di Pakistan dan India merupakan tanah kharaj.

Jumlah kharaj yang dibebankan terhadap tanah kharajiyah dihitung berdasarkan potensi yang dikandung tanah tersebut. Ketika Umar ra mengenakan kharaj, ia mempertimbangkan dengan seksama potensi tanah tersebut. Imam (khalifah) berhak mengestimasi kharaj dengan mempertimbang secara seksama langkah yang paling sesuai dalam tiga aspek, baik di permukaan tanah, permukaan dari bagian yang ditanam, atau melalui estimasi produksi pertanian.

b) Aneksasi Negeri

Adalah sesuatu yang lumrah bagi khilafah untuk menggabungkan negeri-negeri Islam untuk meningkatkan penerimaan Baitul Mal. Jika khilafah tegak kembali di Pakistan maka khilafah akan menganeksasi Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgistan, Tajikistan, Kazakhstan, dan lain-lainnya untuk menambah sumber-sumber pendapatan negara. Dengan jalan ini negara akan memperoleh limpahan penerimaan dari minyak bumi, gas dan barang tambang.

c) Denda

Denda disyari’atkan sebagaimana sanksi ta’zir. Khalifah berhak menentukan jenis kejahatan dan mukhalafat (pelanggaran atas peraturan negara) yang dikenakan atasnya denda.

d) Penerimaan dari Pemilikan Umum dan Pemilikan Negara

Pemilikan umum (public property) dikelola oleh negara karena itu khalifahlah yang menjadi wakil umat dalam mengelola dan mengatur sumber-sumber tersebut. Pendapatan yang sangat besar akan dihasilkan dari penjualan minyak, gas, fosfat, batubara dan sumber daya lainnya ke negara-negara lain. Semakin luas wilayah negara akan semakin besar pula sumber-sumber yang diperoleh. Pada akhirnya penggabungan wilayah Timur Tengah akan menaikkan tingkat penerimaan negara karena sangat banyaknya sumber daya.

e) Uang dan Harta tidak Sah

Penerimaan negara lainnya adalah harta ghulul yang diperoleh dari para wali (gubernur), para amil dan para pegawai negara dengan cara yang tidak sah menurut ketentuan syari’at, seperti suap, hadiah, harta yang diperoleh dengan sewenang-wenang, hasil makelaran, dan korupsi.

f) Pajak Darurat

Dalam kasus ini, akibat kebutuhan yang mendesak menyangkut hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan hidup negara, maka syari’at mengijinkan khilafah untuk menerapkan pajak darurat terhadap orang-orang kaya dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan mendesak seperti banjir atau gempa bumi.

g) Penerimaan Lainnya

Negara juga mendapatkan penerimaan dari sumber-sumber lainnya seperti ghanimah, usyur atau cukai yang dibebankan atas para pedagang kafir dzimi dan kafir harbi jika mereka memasuki perbatasan negara kita, rikaz atau pajak seperlima dari harta benda dan barang tambang yang ditemukan di perut bumi, harta orang murtad, harta yang tidak ada ahli warisnya, penjualan atau penyewaan atas kekayaan negara yang tidak perlu gedung perkantoran para wali dan pejabat negara lainnya.

4. Pengeluaran Publik

Seperti halnya menyediakan secara langsung kebutuhan-kebutuhan pokok dan menciptakan peluang bagi individu, negara harus memusatkan perhatiannya pada pembangunan infrastruktur dasar dalam negeri. Negara-negara dunia ketiga seperti Pakistan kekurangan infrastruktur dasar. Jalan yang ada hanya akan diperbaiki jika ada kunjungan pejabat tinggi negara seperti ketika Clinton berkunjung ke Pakistan atau ketika Musharraf pergi ke tempat tertentu.

Pengeluaran publik di bawah khilafah akan lebih tinggi di masa sekarang dibanding pada masa lalu, ketika Rasulullah saw dan para khalifah sesudahnya, dari Umayyah, Abasiyah dan Utsmaniyah. Pengeluaran negara antara lain pembiayaan kantor dan departemen-departemen negara, ganti rugi dari penguasa, angkatan perang, gaji pegawai negeri sipil, penyediaan air bersih, jalan raya, sekolah dan universitas, rumah sakit, dan mesjid. Juga khilafah harus menyediakan dana untuk jihad, persiapan angkatan perang dengan mengembangkan industri berat yang menghasilkan senjata modern.

Kesimpulannya, negara khilafah akan menghadapi suatu tantangan besar ketika berusaha memecahkan permasalahan kemiskinan dan ekonomi. Bagaimanapun analisa terhadap kondisi sekarang ini mengungkapkan banyaknya jalan yang dapat ditempuh negara dalam memecahkan masalah ini. Lagipula banyak orang Islam yang ikhlas menjaga dan menyebarkan ide-ide ini ke seluruh dunia agar diterapkan secara praktis dalam kehidupan. Sekarang ini negara-negara sekular memandang permasalahan dari perspektif Barat dan inilah alasan mengapa permasalahan ekonomi tidak pernah terpecahkan. Demikian juga, mengekor keyakinan pada sistem Barat dengan harapan pertumbuhan produksi kemiskinan akan hilang akan mengalami kegagalan jika Pakistan tetap melanjutkannya. Oleh karena itu, hanya dengan menerapkan sistem Islam permsalahan kemiskinan dapat dipecahkan.

Sumber : http://www.1924.org, Solving Poverty under the Khilafah

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s